REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Guna mempertahankan loyalitas Pemberi Kerja yang telah mendaftarkan 100 persen karyawannya dan membayar iuran tepat waktu, BPJS Kesehatan Cabang Bandung melaksanakan kegiatan Pembinaan Kemitraan Badan Usaha. Yaitu bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Dirgantara Indonesia dan Bank BJB beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Mokhamad Cucu Zakaria menyampaikan bahwa upaya kesinambungan Program JKN-KIS sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak. Termasuk Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara. Wujud dukungan tersebut dapat dilakukan dengan mendaftarkan semua pekerja berserta anggota keluarganya dan membayarkan iuran secara... Read More

SUKABUMIUPDATE.com - Masjid Jami Aroyan di Kampung Gerendel RT 01/08, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, akhirnya dibangun oleh sebuah bank BUMN. Sebelumnya, masjid yang berada di kawasan pemukiman karyawan PTPN VIII Cikaso ini dijanjikan renovasi saat kunjungan Menteri BUMN Rini Soemarno tahun lalu tepatnya pada bulan Agustus 2018 lalu. "Mulai dibangun kemarin pada Senin (29/7/2019), ada konfirmasi dari pihak bank, bukan diulur-ulur atau tidak menepati janji, cuma masalah teknis," ujar Kepala Afdeling 1 PTPN VII Cikaso, Suherman, kepada sukabumiupdate.com, Selasa (6/8/2019). Dana untuk renovasi ditransfer dari Bank BNI Sukabumi ke BNI Surade sebesar Rp 116 juta. "Kami sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan bersama warga tidak... Read More

Bandung, 23 Juli 2019 – PT Perkebunan Nusantara VIII menggandeng Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap gangguan usaha perkebunan wilayah kerja Jawa Barat yang di lakukan di Markas Kepolisian Jawa Barat. Acara tersebut di hadiri oleh Kapolda Jabar, Wakapolda Jabar, Pejabat Utama Kepolisian Daerah Jabar, jajaran Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII, Kepala Divisi, General Manajer, serta perwakilan Manajer unit kebun yang tersebar di berbagai wilayah unit kerja di Jawa Barat. PTPN VIII mengelola Hak Guna Usaha lahan yang tersebar di dua provinsi Jawa Barat dan Banten seluas 113.958,34 Ha. Untuk daerah Jawa Barat... Read More

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - ‎PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 8 menggandeng Polda Jabar lewat MoU pengawasan penegakkan hukum terhadap gangguan usaha perkebunan PTPN 8. MoU keduanya diteken di Mapolda Jabar, Selasa (23/7). Direktur PTPN 8, Wahyu mengatakan, pihaknya mengelola hak guna usaha lahan perkebunan seluas 113 ribu hektare di 12 kabupaten di Jabar dan satu kabupaten di Provinsi Banten. Serta mempekerjakan 45 ribu pegawai tetap dan harian. Selain itu, melibatkan ‎masyarakat sebanyak 5 juta orang. MoU dilatar belakangi oleh sejumlah masalah yang dialami PTPN 8. Seperti jual beli lahan HGU secara ilegal hingga mencaplok lahan secara tidak sah. "Seiring bertambahnya permukiman dan penduduk, ditambah lagi bertambah suburnya LSM dan ormas mengatas namakan masyarakat, membuat upaya pendudukan dan jual... Read More

Banten, PT Perkebunan Nusantara VIII menyalurkan bantuan sosial kepada Yayasan/panti asuhan. Penyerahan bantuan ini sebagai bagian dari kegiatan Safari Ramadhan Kementerian BUMN. Sesuai TOR/Kerangka Acuan Kerja, BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) dari Kementerian BUMN, terdapat beberapa kegiatan BHUN Tahun 2019 dan salah satunya adalah kegiatan Safari Ramadhan 1440 H yang terdiri dari santunan anak yatim, bantuan panti asuhan/pesantren/sarana ibadah, bantuan pembagian Alquran, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, telah ditetapkan daftar BUMN yang menjadi penanggung jawab di setiap provinsi. Perum Bulog ditetapkan sebagai PIC di Provinsi Banten bersama PT Dahana, PT Krakatau Steel dan PT Perkebunan Nusantara VIII... Read More

REPUBLIKA.CO.ID, LEMBANG--PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII mengajak warga sekitar lahan perkebunan untuk bekerjasama dalam mengelola kebun. Dengan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun. Selain untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, program tersebut juga dilaksanakan untuk melindungi aset-aset berupa lahan. Direktur Utama PTPN VIII, Wahyu mengatakan kerjasama yang dilakukan berbentuk sewa kebun, bagi hasil atau sharing profit antara masyarakat dengan pihaknya. Saat ini katanya sudah enam bulan program tersebut berjalan. "Sebagian besar masyarakat penggarap merupakan penggarap ilegal dan masyarakat kebun pendapatannya menengah ke bawah. Oleh karena itu kita buat program PMDK," ujarnya, Kamis (4/7). Dengan kerjasama tersebut, ia mengungkapkan penggarap bakal dilegalkan untuk memanfaatkan kebun... Read More